Analisis Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Menengah (Sma/Smk) Provinsi Sumatera Barat

Abstract

Penelitian ini menganalisis dan mengidentifikasi pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi/monitoring dana BOS pada sekolah tingkat SMA/SMK di Provinsi Sumatera Barat setelah adanya peralihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Dengan demikian diharapkan potensi permasalahan dapat terlihat secara jelas untuk kemudian diberikan solusi yang dapat dilakukan..

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pertanggungjawaban dana BOS dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi/pengawasan dana BOS SMA/SMK yang berada di Provinsi Sumatera Barat khususnya setelah terjadi peralihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi.

Populasi dalam penelitian ini adalah satuan pendidikan menengah negeri (SMA/SMK) yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat memiliki 537 sekolah satuan pendidikan menengah yang terdiri dari 325 SMA dan 212 SMK yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota. Pada penelitian tahap awal ini, peneliti mengambil beberapa sekolah SMA/SMK yang berada di Kota Padang dan Bukittinggi yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Dipilihnya dua daerah tersebut karena Kota Padang dan Bukittinggi dianggap sebagai kota besar yang sudah maju dalam hal pendidikan. Sedangkan kriteria SMA/SMK yang akan dipilih pada penelitian ini didasari oleh kategori sekolah baik sedang dan buruk pada masing-masing daerah. Dengan demikian diharapkan akan menghasilkan informasi dan permasalahan yang beragam. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat pertanggungjawaban dana BOS pada SMA 1 Padang, SMA 9 Padang, SMA 16 Padang, SMK 9 Padang, SMA 1 Bukittinggi, SMA 5 Bukittinggi, SMA 4 Bukittinggi dan SMK 1 Bukittinggi.

Hasil penelitian ini didapatkan bahwasannya peralihan kewenangan yang disertai dengan perubahan belanja hibah menjadi belanja langsung dana BOS telah merubah bentuk pertanggungjawaban dana BOS sekolah menengah SMA/SMK negeri di Provinsi Sumatera Barat. Perubahan ini merupakan suatu hal yang positif bagi pengelolaan dana BOS SMA/SMK yang lebih baik di masa yang akan datang.